Media Informasi dan Dokumentasi

 
Khususnya bagi Anda para lulusan SMA/SMK atau STM dan sederajat.
 
Satuan Polisi Pamong Praja atau dikenal Satpol PP sedang membuka lowongan kerja lewat penerimaan CPNS 2021.
  
Tentu ini menjadi kesempatan bagi Anda yang ingin mengabdi untuk masyarakat.
 
Satpol PP merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
 
Adapun pendaftaran CPNS 2021 untuk Satpol PP kali ini penempatan kerja di Pemda DKI Jakarta.
 
Berikut simak rincian dan persyaratannya:
 
Persyaratan:
 
- Warga Negara Indonesia
- Pendidikan minimal lulusan SMA/SMK atau STM / Sederajat
- Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 25 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Berkelakuan baik
- Tidak pernah terlibat kasus hukum maupun kriminal
- Tidak pernah mengkonsumsi zat-zat aditif dan terlarang
- Tidak bertato dan tidak bertindik
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS/ PNS/prajurit Tentara Nasional Indonesiaatau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis
 
Persyaratan Pendaftaran:
 
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Asli
- Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir
- Pas Foto 4x6
- Swafoto (Selfie)
- Ijasah Asli
- Transkip Nilai Asli
- Surat Lamaran
- Surat Pernyataan
- Surat Keterangan Berbadan Sehat
 
Tata cara pendaftaran:
 
Bagi Anda yang minat dan sesuai kualifikasi, pendaftaran lowongan kerja CPNS 2021 Satpol PP di DKI Jakarta dibuka secara online.
 
Untuk mengikuti lowongan kerja CPNS 2021 Satpol PP DKI Jakarta terlebih dahulu Anda melakukan pendaftaran di laman resmi SSCASN BKN.
 
Berikut link pendaftarannya : sscasn.bkn.go.id
 
Batas pendaftaran Seleksi ASN 2021 berlangsung sejak 4 Juli - 21 Juli 2021.
 
Informasi mengenai pendaftaran dapat diakses melalui laman bkddki.jakarta.go.id 
 
Penempatan di Satuan polisi pamong praja provinsi DKI Jakarta; Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan Seksi PPNS dan Penindakan Satuan Polisi Pamong PrajaKota Administrasi Jakarta Pusat.
 
Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
 
Seluruh tahapan seleksi CPNS ini tidak dipungut biaya.
 

Sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, melakukan aksi damai ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan. Mereka berdemo menuntut agar pihak KemenPAN RB mengangkat mereka sebagai CPNS.

"Kami akan menuntut diangkat menjadi CPNS. Karena status kami tidak jelas," ujar Koordinator Aksi dari Satpol PP, Didi Ahmad, saat ditemui kumparan (kumparan.com) di titik kumpul demo, Senin (25/9).

Menurutnya, aksi akan dilakukan secara damai dengan berjalan kaki (long march) dari Jalan Sudirman Kav 68 menuju Kantor Kemenpan-RB mengenakan pakaian dinas dari masing-masing instansi, sembari membawa spanduk dan berorasi di atas mobil.

"Peserta aksi terdiri dari 1.620 orang dari Satpol PP dan 180 orang dari Dishub DKI Jakarta," katanya. 

Menurut Didi, ada pokok aspirasi yang akan disampaikan pada Menpan-RB. Pertama, menuntut menjadi PNS melalui jalur khusus atau jalur kebijakan, karena pengabdian yang dilakukan lebih dari 12 tahun.

"Kita itu sudah mempunyai masa kerja sekitar 12 tahun. Terus juga untuk menjadi PTT kita tidak semudah itu, kita harus bersaing dengan ribuan orang," ujarnya. 

Tuntutan kedua, menolak jawaban dari Menpan-RB, karena telah menolak usulan Gubernur DKI Jakarta untuk pengangkatan status PTT menjadi PNS.

"Jadi Gubernur sudah mengusulkan agar kami ini PTT diangkat menjadi CPNS," keluhnya. 

Didi menjelaskan, ketidakadilan yang dimaksud karena Guru Bantu DKI Jakarta, sudah diangkat menjadi PNS pada tahun 2017 ini. Sementara nasib mereka masih terkatung-katung.

"PP 56 tahun 2012 sudah berakhir tahun 2014. Tapi praktiknya, guru bantu bisa diangkat menjadi PNS sampai tahun sekarang," paparnya. 

Selain itu, dia meminta penjelasan dari Menpan mengenai statusnya dalam Undang-undang ASN. 

"Dalam UU ASN, hanya ada dua status nantinya itu, ada PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja). Nah, kita ini PPT, yang naungannya dulu UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan sekarang sudah dihapus dengan UU ASN ini. Jadi kami seolah terombang-ambing," pungkasnya.

Sumber : https://m.kumparan.com/rini-friastuti/satpol-pp-dan-dishub-dki-demo-ke-kemenpan-rb-tuntut-diangkat-jadi-pns

Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, TNI dan Polri melakukan penertiban di kawasan Jalan Kasablanka, Jakarta, Senin (21/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan Para PKL dan kendaraan yang terparkir di bahu jalan maupun di trotoar jalan berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 99 tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar yang dimulai pada Tanggal 1 - 31 Agustus 2017 secara serentak di lima wilayah Kota serta Kabupaten Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta. 18-07-2013 16:44 | Untuk kesekian kalinya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) selama Ramadhan ini. Seperti yang dilakukannya hari ini, Kamis (18/7) dengan mengunjungi Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam sidak kali ini, Jokowi sempat terlihat kesal saat melihat spanduk yang terpasang memuat gambar dirinya.

"Copot! Jangan ada wajah saya. Kalau Lurah boleh," ujar Jokowi seraya meminta Lurah Cipinang Cempedak, Ali Siregar mencopot spanduk berukuran 2x3 meter yang terpasang di halaman kantor kelurahan tersebut, Kamis (18/7).

Spanduk itu memasang foto Jokowi dengan Camat Jatinegara, Supriyadi yang tengah memegang Piala Adipura. Adapun spanduk itu bertuliskan, "Piala Adipura 2013 adalah, wujud kepedulian masyarakat Jakarta Timur tehadap lingkungan yang harus kita pertahankan" dan "Nyok kite wujudkan kota Jakarta, sebagai kota yang berbudaya peduli lingkungan bersih dan sehat"

Mendengar perintah atasannya, Lurah Cipinang Cempedak, Ali Siregar pun langsung menyanggupi permintaan Jokowi. "Siap Pak," kata Ali Siregar. Tak berselang lama, tiga anggota Satpol PP Kelurahan Cipinang Cempedak langsung menurunkan spanduk tersebut.

Di kantor Kelurahan Cipinang Cempedak, Jokowi sempat berkeliling melihat tempat pelayanan di kelurahan tersebut. Mantan Walikota Surakarta itu juga langsung melanjutkan sidak ke kantor Kecamatan Jatinegara yang letaknya berada tepat di belakang kantor Kelurahan Cipinang Cempedak.

Sumber: beritajakarta.com

Menjelang bulan Ramadan, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta mendadak meningkat. Untuk itu, Dinas Sosial akan memantau langsung kegiatan mereka selama di ibu kota.

"Daerah yang rawan PMKS di Jakarta Selatan itu seperti bulan-bulan puasa tahun lalu ada 11 titik," ujar Kepala Seksi Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Miftahul Huda, Jumat (5/7).

Adapun titik-titik rawan tersebut meliputi kawasan Pondok Indah, Traffic Light (TL) Mampang, TL Pancoran, TL Panglima Polim, sepanjang Jl Fatmawati, TL Ragunan, TL Republika, kawasan Melawai, TL Mabes Polri, TL Csw, dan TL Patung Pemuda Senayan.

"Untuk yang di pemukiman mewah seperti di Pondok Indah itu pasti lebih banyak manusia gerobak dari luar Jakarta. Modusnya ya mengharapkan belas kasihan dari warga yang lewat, seperti pengemis," tuturnya.

Miftahul menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga titik tersebut. "Nanti ada sistem Shift yang dibuat agar tidak kosong penjagaannya. Selain itu akan ada dua orang khusus yang ditugaskan di masing-masing kecamatan untuk memantau pergerakan PMKS," jelasnya.

Langkah-langkah pencegahan juga akan dilakukan dengan memasang spanduk imbauan kepada pengguna jalan, untuk tidak memberi dan membeli di jalan.

"Memang Ramadan bulan penuh pahala, tapi dengan memberi mereka di jalan berarti mendukung orang itu terus mengemis. Lebih baik ke badan-badan infaq sadaqah resmi," tegas Miftahul. (sumber : www.merdeka.com)

Jakarta, 25/06/2013. Banyak modus yang digunakan pengemis demi mengharapkan belas kasihan dari warga ibu kota untuk mendapatkan uang. Mulai dari berpura-pura cacat, memanfaatkan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, memakai baju compang-camping, hingga berpura-pura sebagai wanita hamil.

Modus terakhir ini tengah marak di wilayah Jakarta Selatan. "Dari pengaduan masyarakat banyak wanita hamil yang mengemis di perempatan dan pinggir jalan. Makanya kita sebar petugas untuk menertibkannya," ujar Miftahul Huda, Kepala Seksi Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Menurut Miftahul, modus ini banyak dipakai oleh pengemis di sekitar kawasan Mampang prapatan. Mereka berpura-pura memiliki kandungan dengan ukuran cukup besar dan meminta sejumlah uang ke pengendara. "Alasannya itu untuk biaya melahirkan, karena sudah masuk bulannya," kata Miftahul.

Selain di daerah Mampangprapatan, kata Miftahul, para PMKS juga banyak beroperasi di daerah Bintaro dan perempatan RS Fatmawati. "Ya, 3 titik itu yang kita jaga ketat dari PMKS. Karena mereka sering beroperasi dengan berbagai modus. Selain sebagai wanita hamil, ada yang mendorong nenek sakit, bahkan ada yang berpura-pura buta," ungkapnya.

Pihaknya, lanjut Miftahul, telah melakukan pengintaian terhadap para pengemis yang menggunakan modus tersebut. Namun saat ditertibkan, pada wanita memiliki perut besar itu bisa berlari dengan cepat. "Kita kerahkan 8 petugas untuk menangkap perempuan yang berura-pura hamil tersebut. Ternyata larinya cepat, sampai petugas kehilangan jejak," tuturnya.

Untuk itu, Miftahul mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Warga yang ingin berzakat atau bersedekah, hendaknya menyalurkan melalui lembaga zakat profesional. "Dengan begitu, pengemis akan berkurang karena tidak ada lagi yang memberi di jalan," pintanya.(sumber : Beritajakarta.com)

Tebet, sabtu 22/06/2013, Pembongkaran iklan/reklame liar atau yang tidak membayar pajak dilakukan oleh kantor pajak tebet dan dilakukan selama 3 hari sejak hari kamis tanggal 20 juni 2013, Panit II Binmas Aiptu Kuswaryanto dan Anggota Satpol PP Kec. Tebet turut mendampingi petugas dari dinas pajak Kecamatan tebet.

Sehari menjelang pelantikan Walikota Jakarta Selatan, kawasan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, dipercantik.

Ratusan personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Suku Dinas Kebersihan setempat dikerahkan untuk melakukan aksi bersih-bersih di kawasan tersebut, Selasa (14/5).

Selain membersihkan sampah, 300 personel yang dikerahkan juga mengecat trotoar dan membersihkan jalan. "Ini buat persiapan besok. Kita kerahkan 300 personil untuk bersih-bersih," ujar Sulistiarto, Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

Tak hanya sampah di darat, sampah yang ada di danau juga dibersihkan dengan menaiki perahu-perahu. "Jadi bukan hanya sampah yang ada di darat, personil naik perahu menyisir sampah yang di danau," katanya.

Kepala Seksi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Wahyudi Rudiyanto mengatakan, sepanjang Jl Mohammad Kahfi juga menjadi prioritas pembersihan. "Jadi akses jalan masuk ke Setu Babakan juga kita bersihkan mulai dari trotoar, jalan, hingga kali," katanya.

Untuk menampung sampah, lanjut Wahyudi, pihaknya menyediakan 3 truk sampah besar. Masing-masing truk dapat menampung 10 meter kubik sampah atau sekitar 2 ton. "Kawasan PBB Setu Babakan ini kan rutin dibersihkan, jadi sampai jam 11 ini baru 2 truk yang terisi atau sekitar 6 ton. Kebanyakan sampah dedaunan dan ranting saja," tuturnya.

Rencananya pelantikan Walikota Jakarta Selatan akan dilakukan Rabu (15/5) besok pukul 08.00 WIB. Syamsudin Noor yang sebelumnya menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan, akan didaulat menggantikan Anas Efendi menjadi Walikota yang telah dimutasi ke Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta.(beritajakarta.com | Dokumentasi : satpolpp Tebet)

Aksi yang dilakukan Anggota Satpol PP Kec. Tebet dan di pimpin langsung oleh Ka.Satgas Pol PP Kecamatan Tebet Bobby Rolando Partogi, S.STP . mensosialisasikan kepada pengguna jalan terutama para pengguna kendaraan bermotor agar mengetahui isi PERDA 8 Tahun 2007. Aksi kali ini bertema " Aksi Simpatik kepada masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di wilayah Kota Adm Jakarta Selatan untuk Para pengendara kendaraan bermotor".

Aksi Tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Satpol PP yang ke-63 dan HUT Satlinmas ke-51

Tebet. 12/04/2013, Kunjungan Kerja Kukuh Hadisantosa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Selatan. Dalam menjalankan program kerja Satpol PP, ia juga akan mengedepankan komunikasi antara personel dan masyarakat. Hal itu dilakukan terutama sebelum Satpol PP melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Kukuh meminta agar masyarakat tidak menganggap negatif perlengkapan pentungan, yang kini sudah hilang dari seragam Satpol PP. Menurutnya, keberadaan pentungan justru berguna untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menghajar masyarakat.

"Di kala masyarakat ada kesulitan, tampillah Satpol PP. Kita ini abdi masyarakat,Selain itu, ia akan memberdayakan personel Satpol PP untuk berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. Saat terjadi kebakaran, misalnya, Kukuh akan mengerahkan personelnya untuk mengamankan situasi lokasi kebakaran. Selain itu, ia juga akan mengerahkan personel untuk membantu Dinas Perhubungan DKI dalam mengatasi kemacetan di Ibu Kota. (http://megapolitan.kompas.com)

Tebet, 10/04/2013. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mencatat sedikitnya ada 10 sekolah di wilayahnya yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan.

Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Selatan Nurhayati Sinaga, mengatakan sekolah-sekolah itu kerap membuat macet karena tidak memiliki lahan parkir memadai.

"Ada 10 sekolah yang kami inventarisir menjadi penyebab macet karena adanya aktivitas antar jemput orang tua siswa," kata Nurhayati, di Jakarta.

Menurut dia, konsentrasi kendaraan roda empat terjadi mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP. "Lahan sekolah mereka terbatas untuk parkiran, sehingga yang menjemput antre. Kebanyakan dari TK-SMP yang antar-jemput, karena masih butuh pengawasan," ucap dia.

Nurhayati mengaku instansinya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Pihak sekolah juga sudah disurati agar bisa mengatur proses antar-jemput siswa dengan mobil. "Kami memberitahu sekolah agar membuat sistem penjemputan," katanya.

Dia menyebut sepuluh sekolah itu, yakni SMPN 115 di Jalan KH Abdullah Syafei, SMA 6 Jalan Bulungan Kebayoran Baru, SMP 11 dan SMP 19 di Jalan Bumi Kebayoran Baru.

Kemudian SMA Lab School di Jalan KH Ahmad Dahlan Kebayoran Baru, SMA Don Bosco di Jalan TB Simatupang Cilandak, Yayasan Sekolah Bhakti 400 Jalan RA Kartini Cilandak, SMA 28 di Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu, SMA 38 Jalan Raya Lenteng Agung dan Sekolah Al Azhar di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru. (Desy Afrianti, Siti Ruqoyah)

Sumber : metro.news.viva.co.id