Media Informasi dan Dokumentasi

Memasuki musim hujan selama November-Desember, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menginstruksikan seluruh walikota untuk siaga banjir selama 24 jam. Tidak hanya itu, walikota di lima wilayah administrasi DKI Jakarta juga harus siap berada di tengah-tengah masyarakatnya yang menjadi korban banjir selama 24 jam.

“Saya sudah menginstruksikan walikota harus siap menghadapi banjir. Kalau memang ada genangan di tempat-tempat tertentu di wilayahnya, mereka harus siap berada di tengah masyarakat selama 24 jam,” kata Fauzi Bowo di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (7/11).

Dia juga meminta walikota untuk terlebih dahulu datang ke tempat-tempat rawan banjir, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Foke mencontohkan tindakannya yang melakukan sosialisasi tiga minggu sebelum banjir di kawasan Pondoklabu terjadi.

"Paling tidak kita sudah jelaskan jika ada kemungkinan banjir, terjadi di kawasan tersebut. Ini sudah disampaikan ke Walikota dan saya ingin mereka melakukan hal yang sama sehingga tingkat kesadaran masyarakat bertambah," ujarnya.

Dituturkannya, dirinya pun siap untuk berada di tengah-tengah masyarakat jika memang masyarakat mengharapkan kehadiran Gubernur. "Tapi yang seharusnya terlebih dahulu ada di tempat yang terkena genangan atau banjir ya harus walikota. Jangan sampai saya yang sampai duluan daripada walikotanya,” tegasnya.

Kesiapan-kesiapan lain yang seharusnya dilakukan oleh walikota, ungkapnya, adalah bekerja sama dengan rukun tetangga (RT) untuk memasang spanduk di kawasan-kawasan yang rawan banjir. Tindakan ini dilakukan agar masyarakat tahu harus mengungsi ke mana saat banjir tiba, dan di mana letak dapur umum atau posko-posko banjir. Cara ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menghadapi banjir.

Untuk menghadapi banjir di Ibu Kota, Fauzi menyatakan Pemprov DKI sudah membahas segala kesiapan menghadapi musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir di beberapa titik wilayah DKI. Dia sudah meminta lima walikota untuk mengundang Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) turut hadir saat masyarakat terkena musibah banjir.

“Dengan begitu terlihat ada kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan banjir. Serta pusat dan daerah bersama-sama memberikan semangat kepada korban banjir,” tuturnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, untuk mengurangi dampak banjir, Pemprov DKI sedang berusaha menyelesaikan pembebasan tanah yang berada pada kawasan IKPN, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pembebasan lahan sudah mulai sejak tahun 2010, tetapi hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Lambannya proses pembebasan lahan ini disebabkan sertifikat tanah di kawasan tersebut merupakan sertifikat tanah Tangerang, sehingga harus dikonversi ke sertifikat tanah Jakarta.

"Harus dilakukan konversi dulu, baru kita bisa bayar pembebasan tanahnya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai hingga bisa dibangun perluasan tanggul IKPN sehingga kawasan tersebut bebas banjir,” imbuhnya.

Selain itu untuk menghadapi musim hujan, Pemprov DKI akan melakukan normalisasi beberapa kali, diantaranya Kali Sunter yang saat ini sudah berjalan. Kali tersebut baru dapat diturap setelah pembebasan tanah selesai dilakukan.

Terkait laporan dari warga di kawasan Pinangranti, Jakarta Timur yang tidak bisa lagi mengungsi ke Pangkalan Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, saat air dari Kali Cipinang naik, Fauzi menyatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi ke komandan Provost Lapangan Udara Halim Perdanakusuma.

“Sebab, yang berwenang membuka tempat itu adalah Kepala Provost dan camat. Beliau juga sudah setuju untuk membuka kembali pangkalan, untuk saat-saat tertentu," ungkapnya.